Kritik Pedas Habiburokhman terhadap Usulan Polri di Bawah Kemendagri
Habiburokhman – Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, memberikan respons keras terhadap usulan Deddy Sitorus dari Fraksi PDIP yang menginginkan Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Habiburokhman, usulan tersebut adalah bentuk pembodohan publik dan tidak sejalan dengan sejarah dan kebutuhan negara saat ini.
“Usulan Deddy Sitorus soal Polri dikembalikan di bawah komando TNI atau Kemendagri benar-benar bentuk pembodohan publik. Sejarah membuktikan, Polri jauh lebih baik setelah dikendalikan langsung oleh Presiden seperti saat ini,” ujar Habiburokhman, Jumat (29/11/2024).
Kepercayaan Publik terhadap Polri
Habiburokhman menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat. Masyarakat merasakan kehadiran dan kinerja Polri secara nyata. Ia juga menilai bahwa tuduhan Deddy Sitorus bisa memicu ketegangan antara Polri dan TNI.
“Tuduhan ini berpotensi mengadu domba Polri dan TNI. Padahal, kedua institusi tersebut menunjukkan kinerja maksimal,” tambahnya.
Tuduhan terkait Kekalahan Pilkada
Habiburokhman juga menyayangkan Deddy Sitorus yang dianggap menyalahkan Polri atas kekalahan PDIP di sejumlah daerah. Menurutnya, jika ada tuduhan pelanggaran hukum, seharusnya dibawa ke Bawaslu dengan bukti yang kuat, bukan dengan menyalahkan institusi.
“Rakyat sudah cerdas dan tidak akan terpengaruh oleh ucapan ini. Kita ada di negara hukum, dan tuduhan harus disertai bukti,” tegasnya.
Usulan Deddy Sitorus
Usulan Deddy Sitorus muncul dalam konferensi pers terkait Pilkada Serentak 2024. Ia mengusulkan Polri kembali berada di bawah Panglima TNI atau Kemendagri untuk menghindari potensi intervensi dalam Pemilu.
Menurut Deddy, kepolisian sebaiknya fokus pada tugas utama, seperti pengamanan lalu lintas, patroli, dan investigasi kasus kriminal. Ia berpendapat, tugas di luar itu bisa ditangani oleh institusi lain.
“Tugas polisi cukup menjaga keamanan masyarakat dan menyelesaikan kasus-kasus kejahatan. Di luar itu, sudah ada institusi lain yang bertanggung jawab,” ucap Deddy.
Habiburokhman: Usulan Tidak Relevan
Habiburokhman menilai usulan ini tidak relevan dan hanya akan menimbulkan masalah baru. Ia mengingatkan bahwa sistem saat ini sudah terbukti efektif dan mendapat apresiasi dari publik. Menurutnya, mengubah struktur Polri justru akan merusak sistem yang telah berjalan dengan baik.
Dalam konteks ini, Habiburokhman mendesak agar perdebatan soal Polri tidak digunakan untuk kepentingan politik, terutama menjelang Pemilu. Baginya, fokus utama adalah menjaga sinergi dan profesionalisme antara institusi negara.
Habiburokhman juga menegaskan bahwa stabilitas institusi negara seperti Polri dan TNI harus dijaga, terutama menjelang Pemilu. Menurutnya, usulan Deddy Sitorus yang menyarankan Polri berada di bawah Kemendagri atau Panglima TNI berpotensi menimbulkan kegaduhan politik yang tidak diperlukan.
Ia menekankan bahwa sistem Polri yang saat ini langsung bertanggung jawab kepada Presiden adalah solusi terbaik untuk menjaga independensi institusi tersebut. Dengan sistem ini, Polri dapat berfungsi secara profesional tanpa campur tangan politik berlebihan. Habiburokhman menilai perubahan struktur seperti yang diusulkan hanya akan menciptakan celah baru untuk konflik kepentingan.
“Sistem yang sudah ada saat ini telah terbukti memberikan stabilitas dan kinerja yang maksimal. Mengutak-atik struktur Polri hanya akan menimbulkan kerugian, baik dari segi operasional maupun kepercayaan publik,” ungkapnya.
Habiburokhman juga menyerukan kepada semua pihak, termasuk sesama anggota DPR, untuk tidak membuat pernyataan yang dapat memengaruhi hubungan baik antara Polri dan TNI. Ia mengingatkan bahwa kedua institusi tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan negara, dan harus bekerja sama dalam harmoni.
“Fokus kita seharusnya adalah memperkuat sinergi antar-institusi, bukan memperkeruh keadaan dengan usulan yang tidak berdasar dan ahistoris,” tutupnya.
